Pemalang (02/08/2023) – Pemerintah desa merupakan salah satu garda terdepan untuk menyukseskan agenda pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, nilai-nilai seperti transaparansi dan efisiensi perlu diperhatikan. Sebab, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa desa memiliki prakarsa untuk melaksanakan pemerintahan.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa adalah salah satu elemen yang harus dimiliki. Guna mengefektifkan keberadaannya, SOTK Desa juga perlu divisualisasikan dan dipasang di kantor desa agar memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik. SOTK Desa dapat berperan sebagai petunjuk mengenai tugas dan kewajiban perangkat desa, karena di dalamnya memuat dengan jelas mengenai siapa saja yang memegang jabatan.
Kendati demikian, di Balai Desa Blimbing belum ada SOTK terbaru. Melihat kondisi empiris ini, Jauharotul Munawaroh, mahasiswi Ilmu Pemerintahan FISIP Undip sebagai bagian dari KKN Tim II Undip Desa Blimbing berinisiasi melaksanakan program cetak banner SOTK Desa Blimbing. Adanya SOTK juga selaras dengan proses terwujudnya Desa Anti Korupsi karena mendukung prinsip transparansi.
Pembuatan banner SOTK Desa Blimbing menghabiskan waktu sekitar satu minggu. Satu hari digunakan untuk survei data perangkat desa terbaru, empat hari untuk membuat desain, dan dua hari untuk proses cetak banner. SOTK ini dibuat berdasarkan Peraturan Desa Blimbing Nomor 5 Tahun 2016. Adapun penyerahan banner SOTK tersebut dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2023.
Dwi Kurniawan, selaku Sekretaris Desa Blimbing, menyambut positif atas program yang dibuat. Ia mengemukakan bahwa hal ini bisa menjadi salah satu suntikan semangat untuk membangun desa lebih baik lagi ke depannya. Di samping itu, program ini sekaligus menjadi sarana penyadaran dan komitmen bersama untuk mengedepankan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.